PEMERIKSAAN REGULER BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Atambua (29/04/2016) Pemeriksaan Reguler pada Pengadilan Negeri Atambua oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 28 April 2016. Adapun Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdiri dari : Bapak BENAR SIHOMBING, SH., M.Hum (Hakim Tinggi Pengawas) selaku Ketua Tim Bapak DIDIK ANDY PRASTOWO, SH., MH (Hakim Tinggi ... Selengkapnya

KOORDINASI PERSIAPAN KEGIATAN SIDANG KELILING BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

Malaka (12/04/2016) Koordinasi bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Panitera dan Jurusita dengan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dihadiri oleh Bapak Bupati Malaka, Bapak Wakil Bupati Malaka dan para Camat se-kabupaten Malaka tentang kegiatan sidang keliling Pengadilan Negeri Atambua dalam program pembuatan Akta Perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Malaka yang telah menikah namun ... Selengkapnya

ACARA PENGANTAR TUGAS BPK. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH dan IBU FERA E. MARIANAN, A.Md

(Atambua,18/03/2016) Acara pengantar Tugas Bpk. Bukti Firmansyah, SH., MH yang dimutasikan sebagai Hakim PN Kandangan dan Ibu Fera E. Marianan, A.Md yang dimutasikan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Kefamenanu dilaksanakan secara sederhana namun penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh seluruh Keluarga Besar PN Atambua dan juga para Undangan dari PA Atambua. ... Selengkapnya

RAPAT BULANAN PARA HAKIM DAN KARYAWAN PN ATAMBUA

(Atambua, 17/03/2016) Rapat rutin bulanan bagi para hakim dan seluruh karyawan/i PN Atambua yang diadakan di ruang sidang utama PN Atambua, seperti biasanya membahas dan mengevaluasi kembali hal-hal sebagai berikut : Kinerja masing-masing sub bagian selama sebulan yang telah berlalu. Tindak lanjut terhadap setiap permasalahan yang telah disampaikan pada rapat bulanan ... Selengkapnya

PP, Peraturan Paling Banyak Diuji di Mahkamah Agung

Sepanjang tahun 2015, Pemerintah menerbitkan tidak kurang dari 142 jenis Peraturan Pemerintah (PP). Beberapa dari PP itu telah dipersoalkan ke Mahkamah Agung melalui hak uji materiil (HUM). Salah satunya, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.   Data terbaru yang belum lama ini dirilis Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan menyebutkan PP adalah jenis peraturan perundang-undangan di ... Selengkapnya